Marosnews.com – Sebanyak 12 orang disabilitas diangkat menjadi pegawai Non ASN di Lingkup Pemprov Sulsel. Penyerahan SK pengangkatan Disabilitas ini digerlar di Aula Kantor Bapenda Sulsel, Senin (03/10/2022) dan diserahkan langsung Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.

Para Disabilitas yang diangkat tersebut berasal dari sejumlah kabupaten/kota seperti Makassar, Bulukumba dan Luwu. Mereka ada yang tuna netra dan tuna daksa. Sementara untuk tingkat pendidikan, ada lulusan Sarjana dan lulusan SMA/sederajat.

Para disabilitas ini direkrut dan ditempatkan sesuai dengan skill yang dimilikinya. Misalnya ada yang memiliki skill mengajar, administrasi, customer servise, dan sebagainya.

“Alhamdulillah, turut senang dengan kebahagiaan para saudara-saudara kita difabel yang mendapatkan SK Non-ASN Pemprov Sulsel sebanyak 12 orang,” kata Andi Sudirman.

Mengenai perekrutan Disabilitas untuk ASN, PPPK, maupun Non ASN, Andi Sudirman mengungkapkan dilakukan bertahap. “Untuk PNS Formasi Tahun 2021, sebanyak 7 orang yang lulus dari Disabilitas,” sebutnya.

“Dengan melibatkan saudara-saudara kita disabilitas, sebagai asas keadilan, serta upaya untuk kesetaraan dan membuka kesempatan kerja yang sama di Pemerintahan,” jelas Andi Sudirman.

“Kita berharap para saudara-saudara kita ini bisa berkontribusi dan bersama-sama untuk kemajuan daerah kita,” pungkasnya.

Pertuni Sulsel Apresiasi Andi Sudirman Sulaiman

Dewan Pengurus Daerah Persatuan Tunanetra Indonesia Sulawesi Selatan (DPD Pertuni Sulsel) mengapresiasi perhatian Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman yang melibatkan Disabilitas pada pegawai lingkup Pemprov Sulsel.

Hal itu diungkapkan Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Sulsel, Yoga Indar Dewa pada saat menghadiri Penyerahan SK Non-ASN Pemprov Sulsel bagi 12 orang disabilitas.

“Ini berita yang sangat bahagia, umumnya bagi kawan-kawan difabel yang ada di Sulsel. Baru tahun ini, pertama kali dilakukan Pemprov Sulsel merekrut Non-ASN dari disabilitas,” ujar Yogi.

Menurutnya, hal itu menjadi gebrakan baru Gubernur termuda di Indonesia yang bisa menjadi contoh bagi Pemerintah Daerah yang lainnya, maupun perusahaan.

“Kami sangat senang, sesuai dengan apa yang selama ini kami harapkan. Gebrakan ini patut dicontoh. Karena (penerimaannya) berbasis kompetensi. Kita ditanya, apa skill mu? Kemudian dicarikan tempat yang memadai,” ungkapnya.

“Terima kasih banyak pak Gubernur untuk kesempatannya bagi teman-teman difabel,” kata Yogi mengakhiri.