Turikale, Marosnews.com – Wakil Bupati (Wabup) Maros Suhartina Bohari mengatakan kasus kekerasan yang menimpa anak dan perempuan masih banyak terjadi. Menurutnya hal ini sudah menjadi masalah nasional bahkan internasional sehingga dibutuhkan kerja sama lintas sektor untuk mengatasinya.
Hal tersebut disampaikan Suhartina Bohari saat membuka pelaksanaan rapat koordinasi (rakor) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Maros di Gedung Baruga A Kantor Bupati Maros, Kecamatan Turikale, Senin (26/06/2023).
“Perempuan dan anak berhak bebas dari segala bentuk penyiksaan. Menjadi tanggung jawab bersama untuk memberikan perlindungan, memberikan rasa aman yang konsisten dan sistematis,” kata perempuan yang akrab disapa Hati itu.
Mantan anggota DPRD Maros itu menjelaskan saat ini Kabupaten Maros telah menuju Kabupaten Layak Anak (KLA) dan salah satu indikatornya ialah rendahnya kasus kekerasan terhadap anak. Olehnya itu, dirinya berharap agar peserta rakor wajib melakukan pencegahan dan sosialisasi ke masyarakat hingga ke tingkat rumah tangga.
“Pulang dari pertemuan hari ini, saat menemukan kasus kekerasan terhadap anak mamupun perempuan, sebagai orang yang paham, kita harus memberi perlindungan. Ini bukan bermaksud mencampuri, tetapi kita punya kewajiban memberikan perlindungan dan tidak menyebar informasi, tetapi menjaga kerahasiaan korban,” bebernya.
Sementara Kepala Bidang Perlindungan Perempuan DP3AP2KB Maros, Andi Rasmawaty Rasjid mengatakan, semua masyarakat mempunyai kewajiban untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.
“Rakor lintas sektor ini digelar agar masing-masing sektor mengetahui perannya. Termasuk memberikan pelayanan kepada korban kekerasan,” sebut Rasmawaty.
