Turikale, Marosnews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros melaporkan penanganan Covid-19 ke Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Maros, Andi Davied Syamsuddin, di ruang rapat kantor Bupati Maros, Kamis (15/4/2021).
Dalam laporannya itu, Sekda menyampaikan bahwa telah terjadi penurunan kasus Covid-19 di Kabupaten Maros.
Baca juga : Fakultas Kehutanan Unhas Teken MoU Pemanfataan Lahan Hutan Pendidikan Dengan Pemkab Maros
“Hingga hari ini (Kamis, 15/4/2021) terjadi penurunan kasus sebesar 38 orang sehingga tersisa 7 kasus, tiga diantaranya kasus tanpa gejala. Untuk tingkat kesembuhan mencapai 96%, angka kematian 1,3%, dan total konfirmasi sebanyak 1.646 kasus”, ujarnya.
Sekda menambahkan bahwa sejak kasus Covid pertama pada 27 Maret 2020 lalu, terjadi tiga puncak kasus. Pertama pada bulan Juni, kedua bulan Agustus, dan puncak tertinggi bulan Desember 2020-Januari 2021.
Baca juga : Total Rp 4,5 Miliar Dana APBD Disiapkan Pemkab Maros Untuk Gaji Guru Non ASN
“Tepat tanggal 26 Januari 2021 menjadi puncak tertinggi kasus yakni sebanyak 297 yang terkonfirmasi aktif. Namun sejak tanggal itu pula terjadi penurunan terus menerus hingga hari ini,” tutur Sekda Maros dalam rapat.
Sekda juga menjelaskan bahwa telah melakukan vaksinasi kepada 13.000 orang yang terdiri dari unsur TNI-Polri, Nakes, Pelayan publik, termasuk tenaga pendidik dan tokoh-tokoh agama serta tokoh masyarakat.
Baca juga : Pengurus Tim Penggerak PKK Maros Resmi Dilantik
Sementara itu, ketua tim Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Kolonel Inf. Suteikno Suleman menyampaikan, kegiatan rapat koordinasi dilakukan berdasarkan Perpres No. 82 tahun 2020 yang mengatur tentang pembentukan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan pemulihan Ekonomi Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
“Komite ini dibuat dalam rangka penanganan Covid-19. Implementasinya kami mau tahu sejauh mana pelaksanaannya, karena kebijakan-kebijakan dalam bidang kesehatan, ekonomi sudah banyak dikeluarkan termasuk kementrian lembaga terkait,” ungkap Suteikno Suleman. (Alf)
