Makassar, MAROSnews.com – Bupati Maros Chaidir Syam ikut menghadiri pembukaan Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXVI yang digelar di Claro Hotel Makassar, Kamis (26/3/2026).
Hadir dalam pertemuan tersebut, Chaidir Syam mengaku senang. Menurutnya bertemu dengan saudara sedarah di tanah Makassar selalu menghadirkan suasana hangat dan penuh kebersamaan.
“Alhamdulillah, senang dan bangga bisa hadir di PSBM XXVI. Bertemu langsung dengan saudara-saudara sedarah di tanah Bugis Makassar selalu menghadirkan suasana hangat dan penuh kebersamaan. Nilai sipakatau, sipakalebbi, sipakainge’ benar-benar terasa dalam momen ini,” ujarnya.
“Semoga silaturahmi ini terus terjaga dan membawa kebaikan bagi banyak orang,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Umum BPP KKSS Andi Amran Sulaiman saat membuka kegiatan, menekankan pentingnya penguatan jejaring ekonomi berbasis diaspora.
Pada kesempatan ini, Amran Sulaiman juga meluncurkan program Sekolah Unggulan KKSS sebagai investasi jangka panjang di bidang pendidikan.
Di tempat yang sama, inisiator PSBM Aksa Mahmud mengingatkan kembali sejarah forum ini sebagai wadah membangun jejaring bisnis yang kuat.
Sejumlah Menteri, Wakil m
Menteri, serta Gubernur, Bupati, dan Wali Kota hadir dalam pembukaan PSBM XXVI Tahun 2026 ini.
Mereka antara lain Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, serta Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla.
Gubernur yang hadir di antaranya Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Maluku Utara, Gubernur Papua Selatan, Gubernur Kalimantan Timur, serta Gubernur Kalimantan Utara.
Untuk Bupati/Wali Kota, di antaranya Bupati Maros, Bupati Bone, Bupati Luwu, Bupati Takalar, Bupati Bupati Barru, Bupati Pangkep, Wali Kota Makassar dan berbagai tamu undangan lainnya.
PSBM XXVI 2026 mengangkat tema “Saudagar Tangguh, Ekonomi Tumbuh” yang menjadi momentum strategis dalam mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat kolaborasi antar pelaku usaha, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. (*)
Edr/Rep : Bhr
