Suhartina Bohari Minta Data Terbaru Soal Angka Kemiskinan di Maros

Turikale, Marosnews.com – Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Maros Tahun 2021, digelar di Gedung Baruga A Kantor Bupati Maros, Selasa (30/11/2021).

Rapat koordinasi dibuka langsung Wakil Bupati Maros Hj Suhartina Bohari.

Dalam rapat ini, Hati sapaan akrab Hj Suhartina Bohari meminta agar pelaksanaan rapat koordinasi menghasilkan data baru terkait angka kemiskinan di Kabupaten Maros.

Read More

“Saya mau hasil rapat ini menghasilkan data baru untuk kepemimpinan saya bersama pak Bupati, bukan data lama dari tahun-tahun sebelumnya,” sebutnya.

Untuk data terbaru tersebut, mantan anggota DPRD Maros itu meminta agar dirampungkan secepatnya.

“Laporan kemiskinan tahun 2021 secepatnya harus ada, dan Januari 2022 kita harus sudah bisa melihat apa yang harus dilakukan,” tegasnya.

Selain itu, Hati juga meminta agar hasil rapat memberikan solusi penanganan kemiskinan di Kabupaten Maros.

“Berikan solusi dan masukan soal apa yang harus saya lakukan sebagai Wakil Bupati untuk menanggulangi kemiskinan. Karena kalau tidak ada petunjuk dari bapak/ibu semua apa yang bisa saya kerjakan?,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati perempuan pertama Maros itu juga menekankan agar program penanggulangan kemiskinan di setiap Organisasi Perangkat Daerah atau OPD berjalan maksimal dan tepat sasaran.

“Untuk program penanggulangan kemiskinan di setiap OPD harus tepat sasaran, bukan berdasarkan kedekatan semata. Kalau tidak tepat sasaran makan akan dilakukan evaluasi,” bebernya.

Angka Kemiskinan di Maros

Berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, angka kemiskinan di Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan.

Pada tahun 2016 misalnya, angka kemiskinan sebesar 11, 41 persen dengan jumlah penduduk miskin sekitar 39.040 orang.

Lalu pada tahun 2020 persentase angka kemiskinan turun menjadi 9,74 persen dengan jumlah penduduk miskin sekitar 34.620 orang.

Persentase angka kemiskinan di Maros  tahun 2020  di atas, berada di bawah nasional (9,78 persen) dan di atas Provinsi Sulawesi Selatan (8,72 persen).