Marosnews.com – Walhi Sulsel menggodok pembuatan peta partisipatif di 72 desa dan 22 kelurahan di Kabupaten Maros.
Pembuatan peta dilakukan awal tahun depan (2022) dan ditargetkan rampung selama satu tahun.
Direktur Walhi Sulsel Muhammad Al Amin mengatakan pembuatan peta akan melibatkan partisipasi masyarakat dan anak-anak muda pencinta alam di Kabuaten Maros.
“Jadi proses pembuatannya melibatkan partisipasi masyarakat dan anak muda pencinta alam di Maros. Khusus pencinta alam mereka dibutuhkan sebagai tim teknis, kita akan beri pelatihan,” kata Amin.
Dalam pelaksanaannya, Amin mengaku tidak akan membebani Pemerintah Daerah (Pemda) Maros.
“Walhi tidak sedikitpun menggunakan uang Pemda. Kalaupun Pemda mau membantu harus sesuai kemampuan dan skemanya sendiri,” ungkapnya.
Tapal Batas Desa dan Kelurahan Belum Jelas
Walhi Sulsel menilai tapal batas desa dan kelurahan di Kabupaten Maros belum jelas, bahkan kerap menimbulkan konflik.
“Konflik batas teritorial di Maros ada beberapa, di antaranya konflik antar desa dengan desa, konflik antar desa dengan kehutanan, konflik desa dan taman nasional dan konflik antar desa dengan perusahaan. Nah inilah yang terjadi selama ini,” kata Muhammad Al Amin.
Amin menilai, dengan pembuatan peta pertisiptif, paling tidak beberapa persoalan di atas bisa diatasi.
Amin juga mengungkapkan peta yang selama ini digunakan Pemda adalah peta indikatif. Dimana peta ini dibuat secara indikasi oleh pemerintah, bukan peta yang benar-benar disetujui, dan dianggap valid oleh masyarakat.
Walhi Pernah Buat Peta Partisipatif di Bontoa
Sekedar diketahui, pada tahun 2017 lalu Walhi Sulsel membuat dan menyerahkan peta partisipatif desa se-Kecamatan Bontoa ke pihak Pemda Maros.
Proses pembuatan peta tersebut dilakukan di delapan desa dan satu kelurahan. Di antaranya Desa Salenrang, Desa Botolempangan, Ampekale, Bonto Bahari, Pajukukang, Minasa Upa dan Bontoa.
Walhi Sulsel Gelar FGD
Dalam menyukseskan pemetaan partisipatif, Walhi Sulsel menggelar focus Group Discusission (FGD) di Baruga B Kantor Bupati Maros, Kamis (21/10/2021).
FGD ini turut dihadiri Bupati Maros H.A.S Chidir Syam.
Muhammad Al Amin menjelaskan FGD kali ini merupakan forum diskusi bagi seluruh instansi terkait untuk melakukan pemetaan partisipatif.
“Nantinya kita berharap dengan terlibatnya Walhi dapat mendukung beberapa program Bupati yang ingin menata dan mensejahterahkan warga Maros. Salah satu konstribusi Walhi yakni dengan melakukan pemetaan partispatif berupa pemetaan batas desa dan insiatif belajar di level rakyat,” ungkap Amin.
Sementara itu Bupati Maros AS Chadir Syam yang membuka kegiatan FGD mengatakan, pemetaan ini sangat diperlukan untuk mempermudah kegiatan masyarakat di setiap kecamatan.
“Mengingat pentingnya kegiatan ini, saya minta seluruh camat untuk hadir langsung di kegiatan ini. Kami minta ada laporan terinci dari hasil kegiatan ini. Supaya kami tau kecamatan di sana membutuhkan apa, dan kecamatan lainnya butuh apa,”ujarnya.
