“Jadi memang soal komitmen pak Bupati yang ingin melihat desa-desa kita berkembang. Karena desa juga sudah punya program yang kalau tidak disupport dengan anggaran tentu tidak akan berjalan,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Maros, Wahyu Febry menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Maros dan jajarannya yang selama ini sangat memperhatikan warganya melalui pemdes.
“Jadi kami sangat berterima kasih atas hal itu. Karena selama ini memang kendala kami di lapangan utamanya soal penganggaran untuk melakukan program,” ungkapnya.
Meski demikian, Wahyu meminta kepada Pemkab Maros untuk melakukan audit pekerjaan desa setiap tahunnya, agar serapan anggaran bisa tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan.
Pasalnya, kata dia, selama ini Laporan Hasil Pekerjaan (LHP) diserahkan kadang 3 tahun sekali dan banyak pekerjaan malah menjadi temuan inspektorat. Padahal, pekerjaan itu telah selesai tiga tahun sebelumnya.
“Kami sangat berharap, agar LHP itu tiap tahun. Selama ini banyak pekerjaan kami yang jadi temuan karena auditnya dilakukan 2 sampai 3 tahun masa pengerjaan yang sudah selesai,” ujarnya. (*)
