Jakarta, MAROSnews.com – Bupati Maros Chaidir Syam menjadi salah satu pembicara dalam Simposium Nasional yang digelar Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bersama sejumlah organisasi badan Dunia PBB di Jakarta, (23/07/2024).
Pada kesempatan ini Chaidir Syam menyampaikan sejumlah program dan capaian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros di masa kepemimpinannya dalam hal perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“Sesuai amanah undang undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, pemerintah punya kewajiban mulai dari sebelum berangkat, saat bekerja hingga mereka kembali ke tanah air,” katanya.
Mantan Ketua DPRD Maros itu juga menjelaskan, meskipun dari data resmi Pemkab Maros menunjukkan angka Pekerja Migran dari Maros selama 4 tahun hanya berjumlah 45 orang yang berangkat secara prosedural. Namun, pekerja migran dari Maros yang non prosedural mencapai ribuan orang.
“Memang jumlah pekerja Migran yang berangkat secara prosedural masih terbilang rendah. Kalau data BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ) tahun 2022 bahwa jumlah keseluruhan migran dari kabupaten lainnya termasuk Kabupaten Maros hanya berjumlah 75.166 orang,” jelasnya.
Sejauh ini, kata dia, Pemkab Maros telah mensyaratkan calon pekerja migran harus mendapat izin orang tua, izin istri atau suami bagi yang telah berkeluarga. “Dan hal ini harus mendapat validasi dari pemerintah desa (pemdes),” bebernya.
Sementara dalam hal perlindungan selama bekerja, Chaidir menyebut dilakukan dengan pola koordinasi yang dibangun dengan senantiasa memberikan penyampaian data penempatan ke BP2MI Sulsel secara periodik.
Sementara pasca bekerja dilakukan dengan memastikan PMI yang kembali ke Indonesia mendapatkan perhatian dan perlakuan yang baik hingga berada di keluarga mereka masing-masing.
“Pola pemberdayaan juga tetap dilakukan dengan memberikan pelatihan pemberdayaan bagi purna PMI dan keluarganya, termasuk jaminan sosial lainnya,” lanjutnya.
Dari data yang dihimpun oleh SBMI Cabang Maros, kata Chaidir menguraikan, ada kurang lebih 250 orang purna PMI yang tercatat dan diperkirakan menembus angka 1.000-an dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Maros dan didominasi oleh perempuan.
“Kami berkolaborasi dengan BP3MI Sulsel dalam melaksanakan pelatihan pemberdayaan yang telah diprakarsai sejak tahun 2023, dan hingga saat ini telah memberikan manfaat kepada kurang lebih 100 org purna PMI yang telah dilatih dan diharapkan dapat membangun kemandirian,” paparnya.
Chaidir Syam didaulat menjadi pembicara di forum ini karena dinilai punya komitmen dan kontribusi terhadap perlindungan pekerja migran.
Simposium bertema Tata Kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia itu, dibuka oleh Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional, Penny Dewi Herasati.
Turut hadir, kepala Perwakilan PBB untuk Indonesia, Gita Shabarwal dan Kepala Perwakilan UNDP untuk Indonesia, Norimasa Shimomura serta Perwakilan kementrian terkait dan lembaga pendidikan. (***)
