Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Maros, Muhammad Yunus menjelaskan, dari total anggaran Rp 24 miliar itu, Pemkab membayar ke BPJS sekitar Rp 2 miliar per bulan.
“Kita bayar sekitar Rp 2 miliar per bulan untuk mengcover 55 ribu jiwa warga kita yang memang belum mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah,” terangnya.
Total warga Maros yang saat ini tercover BPJS kesehatan baik yang mandiri maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah mencapai 99 persen, atau setara 400 an ribu jiwa.
“Yang menjadi ukuran kita mendapatkan penghargaan UHC Madya itu adalah jumlah penduduk yang sudah tercakup dalam program JKN. Maros saat ini, sudah hampir 100 persen,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Maros, Nurbaya Basmar mengaku, sampai saat ini di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Makassar, baru dua Kabupaten yang sudah melunasi iuran bulan November.
“Alhamdulillah Maros dan Takalar sudah membayarkan iuran 100% sampai bulan November untuk peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah,” sebutnya.
Diketahui, Kabupaten Maros telah mendapatkan penghargaan UHC Award dari Pemerintah Pusat selama dua tahun berturut-turut. Terakhir, Maros meraih UHC Award kategori Madya. (*)
