“Pemerintah Australia dan Indonesia memiliki komitmen bersama untuk mengurangi perkawinan anak dan mendukung upaya pencegahan perkawinan anak. Kami sementara menyusun Panduan Praktis Implementasi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak untuk Pemerintah Daerah, dan akan diluncurkan pada bulan Oktober mendatang,” katanya.

INKLUSI sebagai proyek baru sebut Erin, bekerja sama dengan Bappenas dan KemenPPPA untuk mendukung penyusunan Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (provinsi/kota/kabupaten) di seluruh Indonesia tempat Inklusi bekerja.

“Inklusi juga bekerja sama dengan Kementerian Agama melalui program revitalisasi KUA bersama dengan organisasi keagamaan seperti mitra Inklusi Aisiyah, Lakpesdam dan Fatayat NU, kapal Perempuan serta jaringan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sehingga edukasi untuk publik dapat terlaksana,” jelasnya. (***)