Selain itu, dalam surat edaran tersebut juga melarang PPK merekrut pegawai non-ASN.
Meski begitu, patut diketahui, pemerintah diizinkan untuk mengadakan tenaga alih daya (outsourcing) melalui pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan instansi.
Khususnya dalam memenuhi berbagai kebutuhan pekerjaan seperti cleaning service, security dan lain-lain yang disarankan melalui tenaga alih daya dengan beban biaya umum tanpa melalui biaya gaji atau payroll.
PPK juga diminta segera menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak lolos seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK sebelum batas yang ditentukan.
