Bagi para PPK yang kedapatan tetap mengangkat pegawai non-ASN, Menteri Tjahjo tidak segan memberikan sanksi.

Dalam kesempatan yang sama, ditegaskan pula bahwa rekrutmen tenaga honorer adalah terlarang, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.