“Desa Antikorupsi ini membuat sesuatu platform tidak berbiaya, dalam arti kata tidak perlu pakai konsultan dan biaya web. Kalau mereka tidak familiar dengan teknologi bisa dibantu teman-teman Kominfo membuatnya, sehingga tinggal mengupload saja, karena di level desa tidak ada yang rahasia,” jelasnya.
“Sehingga semua informasi transparan, akuntabel, desa dan semua yang dipertanggungjawabkan bisa dimuat. Jika nanti LSM datang melakukan evaluasi, sudah bisa dilihat di web desa,” sambungnya.
Kemudian, Fries menekankan dengan adanya website ini, para LSM tidak lagi datang ke lapangan untuk mengklarifikasi laporan masyarakat. Mereka cukup download mandiri di web, lalu menganalisa kebijakan apa yang salah, termasuk juga Inspektorat.
“Jadi tidak perlu LSM datang untuk klarifikasi laporan masyarakat, mereka bisa lakukan download secara mandiri di web, lalu silahkan analisa kebijakan apa yang salah, termasuk juga teman-teman Inspektorat di lapangan kalau desanya jauh tidak perlu datang kesana. Jadi cukup lihat di website desa, mereka lakukan analisa kalau ada perlu kecuali ada audit tujuan tertentu atau investigasi baru ke lokasi,” tuturnya.
Fries menuturkan, dengan adanya bimtek Desa Antikorupsi ini, proses dalam pengadaan, pelaksanaannya, sampai dengan serah terima, semua yang dimusyawarahkan di desa harus sudah tersampaikan ke masyarakat atau publik karena tidak ada yang sifatnya rahasia.
“Karena penggunaan dana desa sifatnya itu lunak, jadi lewat ini dia bisa menggunakan dana secara transparan dan akuntabel diputuskan dalam musyawarah desa. Kalau kelurahan dan sebagainya, kabupaten provinsi mekanismenya harus pengadaan barang dan jasa, kalau di desa tidak perlu,” ujarnya.
Saat ini KPK RI membuat indikator yang menjadi bahan penilaian desa percontohan antikorupsi sehingga desa tersebut dikategorikan menjadi Desa Antikorupsi.
Indikator tersebut, diantaranya penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat dan kearifan lokal. Kelima indikator ini diyakini dapat mengurangi dan mencegah dampak korupsi yang terjadi di desa-desa dan inilah yang menjadi perhatian besar terhadap KPK.
