Adapun kegiatan ini bertujuan untuk membantu Pemkab Maros dalam menentukan program yang diprioritaskan alokasinya untuk menentukan upaya perbaikan manajemen layanan untuk meningkatkan akses rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) terhadap intervensi gizi spesifik maupun sensitif.

“Setelah pelaksanaan aksi 1, akan dilanjutkan dengan pelaksanaan aksi 2 bersamaan dengan aksi 6 sistem manajemen data stunting. Ini merupakan upaya pengelolaan data di tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat desa/kelurahan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi dan digunakan untuk membantu penyediaan dan mempermudah akses data untuk pengelolaan program percepatan penurunan stunting,” terangnya.

Data ini nantinya akan diinput dalam aplikasi, lengkap dengan nama penderita, identifikasi permasalahan stuntingnya dan penanganan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahannya.

“Mulai sekarang kita bekerja berdasarkan data, tidak ada istilah kedekatan dengan pihak manapun,” urai Suhartina Bohari.

Tak hanya itu saja, Wabup perempuan pertama Maros itu juga memberi semangat kepada tim penanganan dan pencegahan stunting untuk giat bekerja dan serius dalam penanganan stunting.

“Dengan kegiatan ini menjadi dasar gerakan penurunan stunting, komitmen para stakeholder untuk bersinergi dan berkolaborasi, saya membuka akses kepada pihak manapun,” pungkasnya.