Turikale, MAROSnews.com – Target yang ditetapkan sebesar Rp 375 miliar, namun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maros hingga akhir Oktober 2026 baru mencapai Rp 316 miliar. Masih kekurangan Rp 59 miliar untuk mencapai target 100 persen.
Meskipun pencapaian sudah terbilang tinggi karena sudah menyentuh angka 84 persen, namun Wakil Bupati Maros Muetazim Mansyur mengatakan pencapaian secara keseluruhan tersebut masih perlu ditingkatkan.
Mantan Kepada Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Maros itu menjelaskan masih terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum maksimal merealisasikan target yang ditetapkan.
“Sejumlah OPD dan kecamatan belum maksimal dalam merealisasikan target yang ditetapkan, bahkan ada yang belum mencapai 85 persen. Saya kira ini yang perlu didorong,” kata Muetazim saat memimpin rapat evaluasi PAD di ruang rapat Bupati Maros, Senin (16/11/2026).
Sementara mengenai rendahnya capaian PAD di 10 kecamatan (dari total 14 kecamatan), Muetazim mengungkapkan kemungkinan akan diberlakukan sanksi bagi camat yang tidak maksimal memenuhi target. “Tapi mengenai sanksi tergantung dari pak Bupati,” jelasnya.
Tetap Optimis
Meski demikian, Muetazim menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros masih memiliki waktu untuk menggenjot penerimaan hingga penghujung tahun. Ia optimistis capapaian PAD dapat terus mendekati target melalui optimalisasi penagihan.
“Kita tetap berupaya dan masih optimistis. Sebagaimana disampaikan Kepala Bapenda, loket pembayaran dibuka sampai 31 Desember 2026,” ujarnya.
Dalam rapat evaluasi PAD, turut dibahas rencana penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terutama tunggakan yang berkaitan dengan Kopumdag di kawasan pasar dan telah terakumulasi selama beberapa tahun.
Namun, Muetazim menyebut rencana tersebut belum dapat diputuskan. Pemkab Maros terlebih dahulu akan meminta pertimbangan Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Muetazim juga mengungkapkan adanya sekitar 6.000 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang berkaitan dengan developer. Dokumen tersebut berasal dari satu SPPT induk yang masih dapat dipecah menjadi beberapa objek pajak.
Untuk mengoptimalkan penerimaannya, Bapenda bersama camat terkait akan turun langsung melakukan penagihan.
OPD dan Kecamatan Dengan Capaian PAD Terendah
Salah satu OPD dengan capaian terendah adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Dari target Rp6,2 miliar, penerimaan yang berhasil dihimpun baru Rp2,9 miliar atau sekitar 47 persen.
Disusul Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Kopumdag) yang baru membukukan Rp2,2 miliar atau 50,94 persen dari target Rp4,3 miliar.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga baru mencapai 55 persen, dengan realisasi Rp207 juta dari target Rp378 juta. Persentase serupa dicatat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah, yakni Rp333 juta dari target Rp600 juta.
Sementara Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mencatat penerimaan Rp 4,1 miliar atau 72,70 persen dari target Rp5,7 miliar.
Dinas Perikanan berada pada angka 75 persen dengan realisasi Rp 833 juta dari target Rp1,1 miliar. Adapun RSUD dr La Palaloi mencatat penerimaan Rp56 miliar atau 77 persen dari target Rp72 miliar.
Persoalan serupa juga ditemukan pada penerimaan PAD di tingkat kecamatan. Secara keseluruhan, realisasi pendapatan kecamatan baru mencapai 73 persen di 10 kecamatan.
Kecamatan Moncongloe menjadi wilayah dengan capaian terendah. Dari target Rp 4,6 miliar, realisasinya baru Rp 1,8 miliar atau 39 persen.
Kemudian Kecamatan Tanralili dengan capaian Rp 1,1 miliar atau 49 persen dari target Rp 2,3 miliar. Kecamatan Tompobulu menyusul dengan realisasi Rp 1 miliar atau 53 persen dari target Rp 1,9 miliar.
Kecamatan Maros Baru baru membukukan Rp 499 juta atau 54 persen dari target Rp 911 juta. Sementara Kecamatan Turikale mencapai 61 persen, Marusu 62 persen, Bontoa 63 persen, Lau 68 persen, Simbang 80 persen dan Bantimurung 82 persen.
Kepala Bapenda Maros
Kepala Bapenda Maros, M Ferdiansyah, mengatakan realisasi pajak yang dikelola langsung oleh Bapenda telah mencapai 87 persen hingga Oktober 2026.
Pihaknya memproyeksikan capaian tersebut meningkat menjadi sekitar 95 persen pada November dan menembus 100 persen pada Desember mendatang.
“Kalau Oktober seharusnya target sudah 85 persen, sementara capaian seluruh OPD berada di angka 84 persen lebih. Khusus pajak yang dikelola Bapenda sudah 87 persen. Jadi masih on the track dan kami optimistis bisa mencapai 100 persen,” jelasnya.
Ferdiansyah mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi optimalisasi penerimaan retribusi OPD. Di antaranya persoalan penyewaan Barang Milik Daerah (BMD) yang kondisi peralatannya sudah berusia lama.
Selain itu, terdapat kerja sama pemanfaatan (KSP) sektor pariwisata dengan pihak ketiga senilai Rp 5 miliar yang hingga kini belum berjalan.
Bapenda juga akan melakukan pembenahan basis data wajib pajak, terutama alamat yang belum lengkap serta data ganda.
Proses pemutakhiran tersebut akan melibatkan pemerintah kecamatan agar pendataan potensi pajak lebih akurat dan penagihan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah sekaligus mendorong pencapaian target PAD Kabupaten Maros hingga akhir 2026. (*)
Edr/Rep : Bhr
