Turikale, MAROSnews.com – Target yang ditetapkan sebesar Rp 375 miliar, namun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maros hingga akhir Oktober 2026 baru mencapai Rp 316 miliar. Masih kekurangan Rp 59 miliar untuk mencapai target 100 persen.

Meskipun pencapaian sudah terbilang tinggi karena sudah menyentuh angka 84 persen, namun Wakil Bupati Maros Muetazim Mansyur mengatakan pencapaian secara keseluruhan tersebut masih perlu ditingkatkan.

Mantan Kepada Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Maros itu menjelaskan masih terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum maksimal merealisasikan target yang ditetapkan.

“Sejumlah OPD dan kecamatan belum maksimal dalam merealisasikan target yang ditetapkan, bahkan ada yang belum mencapai 85 persen. Saya kira ini yang perlu didorong,” kata Muetazim saat memimpin rapat evaluasi PAD di ruang rapat Bupati Maros, Senin (16/11/2026).

Sementara mengenai rendahnya capaian PAD di 10 kecamatan (dari total 14 kecamatan), Muetazim mengungkapkan kemungkinan akan diberlakukan sanksi bagi camat yang tidak maksimal memenuhi target. “Tapi mengenai sanksi tergantung dari pak Bupati,” jelasnya.

Meski demikian, Muetazim menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros masih memiliki waktu untuk menggenjot penerimaan hingga penghujung tahun. Ia optimistis capapaian PAD dapat terus mendekati target melalui optimalisasi penagihan.

“Kita tetap berupaya dan masih optimistis. Sebagaimana disampaikan Kepala Bapenda, loket pembayaran dibuka sampai 31 Desember 2026,” ujarnya.

Dalam rapat evaluasi PAD, turut dibahas rencana penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terutama tunggakan yang berkaitan dengan Kopumdag di kawasan pasar dan telah terakumulasi selama beberapa tahun.

Namun, Muetazim menyebut rencana tersebut belum dapat diputuskan. Pemkab Maros terlebih dahulu akan meminta pertimbangan Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).