Muetazim juga mengungkapkan adanya sekitar 6.000 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang berkaitan dengan developer. Dokumen tersebut berasal dari satu SPPT induk yang masih dapat dipecah menjadi beberapa objek pajak.
Untuk mengoptimalkan penerimaannya, Bapenda bersama camat terkait akan turun langsung melakukan penagihan.
OPD dan Kecamatan Dengan Capaian PAD Terendah
Salah satu OPD dengan capaian terendah adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Dari target Rp6,2 miliar, penerimaan yang berhasil dihimpun baru Rp2,9 miliar atau sekitar 47 persen.
Disusul Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Kopumdag) yang baru membukukan Rp2,2 miliar atau 50,94 persen dari target Rp4,3 miliar.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga baru mencapai 55 persen, dengan realisasi Rp207 juta dari target Rp378 juta. Persentase serupa dicatat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah, yakni Rp333 juta dari target Rp600 juta.
Sementara Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mencatat penerimaan Rp 4,1 miliar atau 72,70 persen dari target Rp5,7 miliar.
Dinas Perikanan berada pada angka 75 persen dengan realisasi Rp 833 juta dari target Rp1,1 miliar. Adapun RSUD dr La Palaloi mencatat penerimaan Rp56 miliar atau 77 persen dari target Rp72 miliar.
Persoalan serupa juga ditemukan pada penerimaan PAD di tingkat kecamatan. Secara keseluruhan, realisasi pendapatan kecamatan baru mencapai 73 persen di 10 kecamatan.
Kecamatan Moncongloe menjadi wilayah dengan capaian terendah. Dari target Rp 4,6 miliar, realisasinya baru Rp 1,8 miliar atau 39 persen.
